TNI Diduga Terlibat Kekerasan di Papua, Aktivis HAM Minta Investigasi Independen
Gelombang keprihatinan kembali menyeruak di kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia setelah serangkaian insiden kekerasan di Papua kembali melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sampai saat ini belum jelas arah penyelesaiannya. Laporan terbaru dari Komnas HAM dan lembaga swadaya masyarakat mencatat setidaknya tiga insiden penembakan dan penganiayaan terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak dan Yahukimo. Korban termasuk seorang anak berusia 12 tahun dan seorang perempuan yang sedang mengantar logistik ke perkampungan terpencil. Insiden ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran HAM yang selama ini belum terselesaikan.
TNI Angkatan Darat menyatakan komitmen untuk mengusut tuntas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya. Namun, aktivis hak asasi di Papua mempertanyakan transparansi proses investigasi, mengingat banyak kasus sebelumnya yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan tidak ada tindakan sama sekali. “Kami tidak hanya ingin janji. Kami butuh keadilan yang nyata bagi korban dan keluarga mereka,” tegas Charles Kossay, Tokoh Ikatan Mahasiswa Papua.
Kekerasan yang terus berulang ini mencerminkan kegagalan pendekatan keamanan yang terlalu mengandalkan militerisasi. Data Kementerian Pertahanan menunjukkan peningkatan jumlah personel TNI di Papua dalam dua tahun terakhir, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur dasar. Menurut analisis Kompas, ketiadaan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai menjadi celah bagi eskalasi konflik. Oleh karena itu, banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengalihkan anggaran pertahanan ke sektor pembangunan dan dialog politik yang inklusif.
Pemerintah diinformasikan sedang menyusun rencana aksi terpadu untuk Papua, yang mencakup percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan dialog dengan kelompok masyarakat adat. Pemerintah juga perlu mengakui masih banyak pekerjaan rumah. Perlindungan hak asasi dan penegakan hukum harus menjadi prioritas di Papua.
Sementara itu, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan di seluruh Indonesia akan kembali menggelar aksi damai serentak, menyerukan penghentian kekerasan di Papua dan reformasi sistem keamanan yang lebih berpihak pada rakyat. Mereka mendesak pembentukan komisi investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan lembaga internasional untuk memastikan akuntabilitas. “Papua bukan medan perang. Berikan kami keadilan, bukan peluru,” salah satu tuntutan yang akan diangkat oleh elemen mahasiswa Papua.